Berbagai Perspektif Mengenai Sistem Pendidikan di Indonesia
PricewaterhouseCoopers (PwC) memprediksi bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang, akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050. Pertumbuhan kelas menengah yang didorong oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan merata merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam mencapai prediksi tersebut.
Namun, untuk mewujudkan kondisi tersebut, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia harus segera diatasi. Menurut Rodrigo A. Chaves, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, kelas menengah memiliki peranan penting dalam membuka potensi ekonomi Indonesia.
Untuk mencapai hal ini, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan kelompok tersebut di semua aspek. Ini termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, serta mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan akses yang luas terhadap perlindungan sosial.
Indonesia terus berupaya untuk menyediakan pendidikan inklusif berkualitas tinggi. Sayangnya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam tingkat melek huruf dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dari laporan Bank Dunia, baru sekitar 55% masyarakat Indonesia yang melek huruf, meskipun angka ini lebih baik dibandingkan dengan Vietnam yang hanya mencapai 20% dari total penduduknya.
Di sisi lain, jumlah siswa Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri terus meningkat. Data UNESCO menunjukkan bahwa antara tahun 1998 hingga 2016, jumlah pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri meningkat drastis hingga 62%.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Malaysia dalam hal jumlah pelajar https://imigrasitanjungpinang.com/ yang belajar ke luar negeri. Namun, meskipun ada peningkatan, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dua negara tersebut, yang mencatatkan persentase kenaikan mencapai 300%.
Melihat situasi ini, Lowy Institute, lembaga pemikir asal Australia, mencatat bahwa pemerintah belum cukup berinvestasi di sektor pendidikan, termasuk dalam mendorong partisipasi swasta untuk membangun lembaga pendidikan yang berkualitas.
Di samping itu, sistem pendidikan di Indonesia juga dinilai belum memberikan keuntungan yang memadai bagi kesejahteraan guru dan dosen. Meskipun guru didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualifikasi mereka, seringkali gaji yang diterima tidak sebanding dengan tuntutan tersebut.
Bank Dunia, OECD, dan ADB bahkan menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang sektor pendidikan sebagai investasi penting untuk kemajuan suatu negara. Hal ini terlihat dari anggaran pendidikan yang tidak lebih besar dibandingkan dengan anggaran sektor lainnya.
Meskipun saat ini Pemerintah Joko Widodo telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, persentase tersebut masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang telah mencapai 30% hingga 40%.